SUMENEP, RINGSATU.Net – Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sebanyak 7.940 jiwa pada 2025 menjadi capaian yang perlu diikuti dengan penguatan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah kini mendorong penanganan kemiskinan yang lebih terarah berdasarkan kondisi dan potensi setiap wilayah.
Berdasarkan data 2025 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sumenep, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin yang masih mencapai ratusan ribu jiwa menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya dituntut memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendapatan secara mandiri.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan penanggulangan kemiskinan harus mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi dan kondisi geografis masing-masing wilayah.
“Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Intervensi harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pendekatan berbasis wilayah,” kata Fauzi, Rabu (21/10/2026).
Menurut Fauzi, strategi penanggulangan kemiskinan di Sumenep diarahkan pada tiga fokus utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta menangani wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.
Pada aspek peningkatan pendapatan, pemerintah daerah mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut diperkuat melalui pelatihan keterampilan, penyelenggaraan bursa kerja atau job fair, serta kegiatan padat karya.
Program tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Pengembangan sektor produktif juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa terus bergantung pada bantuan sosial.
Selain itu, Pemkab Sumenep mengupayakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC), bantuan pendidikan, bantuan pangan, bantuan sosial, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Untuk menyelaraskan berbagai program tersebut, pemerintah daerah mendorong Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL). Program ini melibatkan sejumlah sektor, antara lain kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM.
Pemkab Sumenep juga membahas pemetaan kemiskinan secara spasial untuk mengidentifikasi persebaran penduduk miskin dan mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristiknya. Hasil pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Pendekatan berbasis wilayah dinilai penting agar potensi ekonomi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada peningkatan produktivitas dan perluasan akses ekonomi.
Penurunan angka kemiskinan menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan program, ketepatan sasaran, dan pemerataan manfaat menjadi aspek penting agar capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
Penulis : Saldi Ananda K.
Editor : Matirda
Komentar