PASANG IKLANMU DISINI
Berita
Beranda » Petani Tagih Haknya, Ketua Bumdes Mawar Desa Banaresep Barat Akui Belum Bayar Upah

Petani Tagih Haknya, Ketua Bumdes Mawar Desa Banaresep Barat Akui Belum Bayar Upah

FOTO: Lahan Ketahanan Pangan Milik Bumdes Mawar, menurut informasi lahan tersebut telah dikelola secara mandiri oleh warga
FOTO: Lahan Ketahanan Pangan Milik Bumdes Mawar, menurut informasi lahan tersebut telah dikelola secara mandiri oleh warga

SUMENEP, RINGSATU.Net – Seorang petani bernama Novil, warga Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Sumenep, menyampaikan keluhannya terkait upah kerja yang belum dibayarkan dalam program ketahanan pangan desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Mawar”.

Program tersebut diketahui bersumber dari alokasi 20 persen Dana Desa (DD) Tahun 2025.

Jalan Rakyat Diduga Dicaplok Rumah Anggota BPD, Teguran Desa dan Polisi Tak Diindahkan

Novil mengaku telah bekerja selama satu bulan penuh di lahan ketahanan pangan desa dengan janji upah Rp140 ribu per hari, namun hingga kini belum menerima pembayaran.

Ia mengungkapkan sudah lima kali mencoba menghubungi dan mendatangi Ketua Bumdes, Atik, untuk menagih haknya, namun belum mendapat kepastian.

“Saya bekerja untuk menafkahi istri dan dua anak saya. Tapi sampai sekarang belum juga dibayar,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

KETERLIBATAN OKNUM PEJABAT DI BALIK PT KALI JERUK BARU: PERCAKAPAN TAK SENGAJA MULAI MENGUNGKAP RAHASIA TERSEMBUNYI

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bumdes Mawar, Atik, membenarkan bahwa upah Novil memang belum dibayarkan secara penuh.

Namun ia menyatakan bahwa Novil tidak bekerja secara utuh selama satu bulan, meski tidak merinci lebih lanjut durasi kerja yang dimaksud.

Kesunyian Pemerintah Makin Mengkhawatirkan: Rapat Tertutup PT Kali Jeruk Baru, Jangan Biarkan Ketegangan Meledak

“Pembayarannya masih menunggu pencairan, bahkan kami sedang berupaya mencarikan pinjaman dulu,” jelas Atik.

Meskipun demikian, Atik tidak menjelaskan secara rinci jenis pencairan yang dimaksud. Ia berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya.

Persoalan ini mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya program yang menyentuh langsung masyarakat kecil seperti ketahanan pangan.

Sementara informasi yang berkembang, bahwa lahan Bumdes tersebut saat ini telah dikelola oleh warga secara mandiri, sementara media ini masih dalam penelusuran lebih lanjut terkait kebenaran isu tersebut.