SUMENEP, RINGSATU.Net – Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, kini menuai sorotan tajam.
Proyek senilai Rp. 195.000.000 dari Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Surabaya, itu ditengarai menjadi ladang bancakan korupsi.
Pelaksanaan proyek yang dikelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) “Bukit Madu Manis Tambaksari” tersebut dimulai sejak bulan Agustus 2025 dengan estimasi waktu pengerjaan selama 100 hari kerja.
Namun, sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan adanya pelanggaran spesifikasi teknis dan penggunaan material yang tidak sesuai ketentuan.
“Batu yang digunakan bukan batu gunung atau batu karang yang padat, tapi batu hasil tambang galian C lokal yang empuk, rapuh dan mudah pecah. Spesi juga tidak digunakan dalam pemasangan batu kosong di dua sisi tembok irigasi, dan pasir yang digunakan adalah tanah urug lokal berwarna merah, bukan pasir hitam sebagaimana mestinya,” ungkap Mino, dari LSM Laskar Macan Asia dan LBH Mabes, Senin (8/9/2025).
Mino juga menyebut adanya indikasi pemotongan anggaran proyek 30 persen oleh pihak-pihak tertentu, yang berimbas pada buruknya kualitas hasil pekerjaan.
Ia menegaskan, bahwa lemahnya pengawasan dari pendamping teknis menjadi faktor utama bobroknya pelaksanaan proyek selain adanya indikasi pemotongan pada program tersebut.
“Kami mendesak agar instansi terkait segera turun tangan, melakukan audit dan investigasi atas proyek ini. Jangan sampai uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan petani malah diselewengkan,” tegasnya.
Proyek yang sejatinya bertujuan untuk mendukung produktivitas pertanian di wilayah Tambak Sari dengan progres pekerjaan telah mencapai 80 persen itu justru terancam gagal memberi manfaat jika tidak segera ditangani secara serius.
Hingga berita ini dirilis, Ketua Petani Pemakai Air (P3A) “Bukit Madu Manis Tambaksari” belum dapat dimintai keterangan karena keterbatasan akses komunikasi.
