SUMENEP, RINGSATU.Net – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2025, Selasa (2/9/2025).
Aspirasi masyarakat yang dihimpun dari tujuh fraksi pada masa reses 22–29 Agustus lalu menyingkap beragam persoalan serius, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti lambannya penanganan kasus luar biasa (KLB) campak.
“Kasus campak ini sudah muncul sejak Januari dan memuncak di Juli–Agustus, tapi respon pemerintah terkesan lambat. Ke depan, OPD harus lebih cepat hadir di tengah masyarakat,” tegas Juru Bicara PKB, M. Muhri.
PKB juga mengkritik kelangkaan pupuk serta ketimpangan pembangunan infrastruktur antara daratan dan kepulauan, khususnya di Kecamatan Giligenting.
Fraksi NasDem menuntut percepatan aliran listrik di kepulauan.
“Hak dasar masyarakat kepulauan atas listrik sudah bertahun-tahun disuarakan, tapi hingga kini belum terealisasi,” ujar Samsiyadi.
Selain itu, NasDem mendesak konsistensi pelaksanaan Perda Perlindungan Nelayan dan evaluasi regulasi Pilkades yang dinilai merugikan calon non-petahana.
Sementara PAN menilai tingginya angka pengangguran sebagai masalah mendesak.
“Pemerintah daerah perlu langkah strategis dan terukur untuk menekan pengangguran dan kemiskinan,” kata Ketua Fraksi PAN, Gunaifi Syarif Arrodhy.
PAN juga mengingatkan ancaman narkoba yang mulai merambah kepulauan, sehingga BNNK dan aparat pelabuhan diminta memperketat pengawasan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan agar hasil reses tidak sekadar seremonial.
“Hasil serap aspirasi jangan hanya dibaca lalu dilupakan. OPD harus tindak lanjut dengan nyata,” tegas Abd. Rahman.
PDIP menyoroti kebutuhan perbaikan jalan poros di Mandala Dungkek, transportasi laut, penambahan daya listrik di Rubaru, hingga penguatan modal UMKM dan kelompok tani.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat bahkan lebih keras dalam kritik.
Mereka menyebut ledakan kasus campak yang menelan 17 korban jiwa sebagai bukti kelalaian pemerintah.
“Lebih dari 2.000 kasus campak dengan korban meninggal dunia, ini alarm serius kelalaian pencegahan sejak dini,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi.
Selain kesehatan, Demokrat juga menuntut pemerataan infrastruktur, dari jalan rusak di Lenteng, Pragaan, Batuputih, hingga akses menuju Pantai Lombang.
Fraksi gabungan Gerindra – PKS menekankan pemerataan pembangunan daratan dan kepulauan.
“Masih banyak jalan rusak, layanan kesehatan minim, keterbatasan air bersih, dan listrik yang belum merata. Ambulance laut juga penting untuk menunjang layanan kesehatan di kepulauan,” papar Agus Hariyanto.
Fraksi tersebut juga menyoroti pentingnya beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, pengendalian inflasi, dan pemberdayaan UMKM.
Sedangkan PPP menekankan penguatan pendidikan keagamaan berbasis pesantren.
“Banyak pesantren dan madrasah dengan fasilitas minim. Pemerintah harus hadir memberi dukungan infrastruktur pendidikan, beasiswa santri, dan penguatan ekonomi berbasis pesantren,” ujar Juru Bicara PPP.
Selain itu, PPP menyoroti distribusi pupuk untuk petani kecil serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
Seluruh fraksi menegaskan agar hasil reses ini tidak berhenti sebagai dokumen formalitas.
“Kami berharap aspirasi masyarakat benar-benar masuk ke dokumen perencanaan daerah dan ditindaklanjuti dengan langkah nyata,” tutup pimpinan rapat.
