SUMENEP, RINGSATU.Net – Kebijakan pembatasan pita cukai kembali menuai protes, Sejumlah pengusaha rokok di Kabupaten Sumenep angkat suara, menuding sistem pembatasan yang diterapkan Bea Cukai kian mencekik denyut industri rokok lokal yang selama ini masih bertahan dan produktif.
Salah satu pengusaha rokok berinisial HM secara tegas meminta agar Bea Cukai segera mengubah sistem dan membuka kembali ruang gerak bagi Perusahaan Rokok (PR) di Sumenep.
Menurutnya, pembatasan pita cukai tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah menjelma menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan industri rokok rakyat.
“Pembatasan pita cukai ini sangat berdampak terhadap kemajuan industri lokal. Efeknya bukan hanya ke perusahaan, tapi merembet ke seluruh rantai distribusi,” ujar HM dengan nada kecewa, Kamis (22/1/2026).
HM mengungkapkan, akibat minimnya ketersediaan pita cukai, banyak permintaan rokok terpaksa diabaikan.
Padahal, permintaan pasar baik lokal maupun antar kota terus mengalir dan menunjukkan tren positif.
“Pasar ada, permintaan ada, tapi kami dibelenggu oleh keterbatasan pita cukai. Ini situasi yang ironis,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha rokok lainnya berinisial HR.
Ia berharap kebijakan pembatasan pita cukai terhadap perusahaan yang hingga kini masih masif berproduksi tidak berlangsung lama dan segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Kalau pembatasan ini terus berlarut, yang dikorbankan bukan hanya pengusaha, tapi para pekerja dan ekonomi lokal Sumenep secara keseluruhan,” tegas HR.
Dampak paling menyayat, lanjut HR, adalah terpaksa dilakukannya pengurangan jumlah karyawan.
Minimnya pita cukai membuat produksi tersendat, sementara biaya operasional terus berjalan tanpa kompromi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang keberpihakan kebijakan fiskal terhadap industri rokok lokal yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di daerah.
Para pengusaha mendesak agar Bea Cukai tidak menutup mata dan segera menghadirkan kebijakan yang adil, proporsional, serta berpihak pada keberlangsungan usaha dan tenaga kerja lokal.
