SUMENEP, RINGSATU.Net – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) menyampaikan bahwa pada tahun 2025 hanya satu unit Rumah Dinas (Rumdin) yang direhabilitasi, dengan alasan keterbatasan anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Gedung DPUTR Sumenep, Indra Aprianto di salah satu media Online yang terbit pada Kamis 9 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, dari total delapan unit Rumdin hanya satu yang mendapatkan alokasi rehabilitasi karena dana yang tersedia hanya mencukupi untuk satu unit.
“Kalau semuanya (delapan unit) diperbaiki anggarannya tidak cukup, Jadi sementara hanya satu unit dulu,” kata Indra Aprianto pada Rabu (8/10/2025).
Proyek tersebut dikerjakan oleh rekanan CV Bintang Timoer dengan nilai kontrak Rp 201 juta.
Namun, pernyataan tersebut menjadi sorotan publik setelah ditemukan fakta di lapangan yang berbeda.
Berdasarkan pantauan media dan pengakuan sejumlah sumber, terdapat dua unit Rumah Dinas yang tampak direhabilitasi dengan posisi berdampingan.
Satu unit diketahui telah rampung, sementara satu unit disebelahnya masih dalam proses pengerjaan.
“Dua-duanya yang direhab itu rumah dinas, satu sudah selesai dan satunya lagi masih dikerjakan,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya pada Jumat (10/10/2025).
Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akurasi informasi yang disampaikan oleh instansi terkait.
Beberapa pihak menuntut klarifikasi lebih lanjut terkait proses rehabilitasi tersebut, termasuk sumber pendanaan, mekanisme pelaksanaan, dan status masing-masing bangunan demi menjaga integritas komunikasi pemerintah daerah.
Hingga berita ini dinaikkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumenep, Erie Susanto maupun Indra Aprianto belum dapat dikonfirmasi karena keterbatasan akses komunikasi.
