SUMENEP, RINGSATU.Net – Nasib Tenaga Kesehatan (Nakes) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Sumenep sangat memprihatinkan.
Dengan gaji Rp 350 ribu per bulan, dipotong iuran BPJS kisaran Rp 130 ribu, para Nakes hanya membawa pulang kurang lebih Rp 220 ribu angka yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup satu minggu.
Jumlah tersebut jauh dari kata layak, bahkan terasa seperti ironi pahit jika dibandingkan dengan masa ketika mereka masih berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Saat itu, para tenaga kesehatan masih menerima honor sekitar Rp 2 juta lebih per bulan dan itu sudah dipotong iuran BPJS, jumlah yang setidaknya masih bisa menopang kebutuhan hidup dasar.
Kini, setelah naik status menjadi PPPK Paruh Waktu, penghasilan mereka justru jatuh bebas.
Lebih memilukan lagi, nominal Rp 350 ribu itu masih harus dipotong iuran BPJS, membuat sisa yang diterima nyaris tak berarti untuk menghidupi keluarga.
Salah satu tenaga kesehatan PPPK paruh waktu yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan kondisi tersebut.
Ia menilai perubahan status tidak membawa perbaikan kesejahteraan, justru sebaliknya.
“Dulu waktu masih PTT kami masih menerima sekitar Rp 2 juta lebih sekarang setelah jadi PPPK paruh waktu hanya Rp 350 ribu itu belum dipotong BPJS. Bagaimana kami bisa menghidupi keluarga dengan penghasilan seperti ini” keluhnya, Kamis (2/4/2026).
Ia juga mengaku kebingungan menghadapi kebutuhan hidup sehari-hari yang terus meningkat sementara penghasilan semakin mengecil.
“Status memang naik, tapi kenyataannya kami makin susah. Kami tetap bekerja melayani masyarakat, tapi gaji kami tidak cukup bahkan untuk kebutuhan dasar,” ujarnya.
Status PPPK yang seharusnya menjadi simbol kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan, bagi sebagian tenaga kesehatan di Sumenep justru berubah menjadi beban baru.
Kebanggaan administratif tidak sebanding dengan kenyataan ekonomi yang harus mereka hadapi setiap bulan.
Dengan penghasilan yang bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, banyak tenaga kesehatan PPPK paruh waktu kini hidup dalam tekanan ekonomi.
Mereka tetap dituntut menjalankan tugas pelayanan kesehatan, namun dihargai dengan angka yang dinilai tidak manusiawi.
Di hari yang sama, seorang Nakes lain juga mengungkapkan rasa kekecewaannya dengan kondisi saat ini.
“Kalau dihitung, gaji kami habis hanya untuk bensin. Belum makan, belum kebutuhan rumah,” keluhnya dengan nada getir.
Ia menambahkan, kebijakan ini membuat banyak tenaga kesehatan merasa kecewa dan kehilangan motivasi.
“Kami ingin mengabdi, tapi kami juga manusia. Bagaimana bisa fokus melayani masyarakat kalau keadaan kami sendiri tidak diperhatikan,” keluhnya.
Kenaikan status yang awalnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan justru berubah menjadi beban baru.
Kebijakan “naik status tapi turun derita” ini menjadi potret buram lemahnya tata kelola kesejahteraan tenaga kesehatan di tingkat daerah.
