PASANG IKLANMU DISINI
Politik
Beranda » DPRD Sumenep Dorong Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat

DPRD Sumenep Dorong Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat

Laporan Reses DPRD Sumenep Ungkap Keluhan Warga
Laporan Reses DPRD Sumenep Ungkap Keluhan Warga

SUMENEP, RINGSATU.Net – DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat melalui penyampaian laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 dalam rapat paripurna, Selasa (31/3/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menjadi wadah bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihimpun dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

SERAH TERIMA LOGISTIK BENCANA: KORBAN KEBAKARAN BROMO DAN ERUPSI SEMERU DAPAT BANTUAN DARI DPP PSI, KONFLIK INTERNAL JADI CATATAN PUSAT  

Agenda tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim, jajaran eksekutif, dan Forkopimda sebagai bentuk sinergi dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, masa reses digelar pada 9 hingga 16 Maret 2026. Dalam kegiatan itu, anggota dewan turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi.

Dari hasil reses, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama, mulai dari jalan rusak, akses transportasi terbatas, hingga minimnya fasilitas umum.

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG PANTAU CCROOM CCTV DI DISHUB DALAM PROGRAM SETOR MADU

Selain itu, masyarakat juga menyoroti pelayanan publik yang dinilai perlu lebih cepat, merata, dan responsif.

Di sektor ekonomi, DPRD mencatat pentingnya penguatan UMKM sebagai penopang ekonomi daerah sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Polres Lumajang Amankan Aksi Reklaiming HGU PT Kalijeruk Baru, Massa Tanam Pisang Secara Simbolis

Aspirasi lain yang kembali muncul adalah ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Masyarakat kepulauan meminta perhatian lebih agar pembangunan tidak terpusat di satu wilayah saja.

Melalui laporan reses ini, DPRD menegaskan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah agar setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan ke depan.