SUMENEP, RINGSATU.Net – Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil dan arah kebijakan politik ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep mengangkat kembali gagasan sosialisme Islam sebagai landasan perjuangan politik dan kebijakan publik.
Gagasan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan bedah buku dan diskusi bertajuk Sosialisme Islam: Kajian Pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati yang digelar pada 9 November 2026 di Ayoka Cafe. Kegiatan ini digagas oleh PKB Kabupaten Sumenep sebagai ruang refleksi intelektual sekaligus upaya memperkuat arah ideologis perjuangan partai.
Diskusi ini berangkat dari kegelisahan terhadap arah kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia yang dinilai belum memiliki orientasi keberpihakan yang jelas. Di satu sisi, kebijakan ekonomi cenderung membuka ruang bagi mekanisme liberalisme, sementara di sisi lain persoalan ketimpangan sosial, ketidakstabilan ekonomi rakyat, dan belum meratanya kesejahteraan masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
Dalam konteks tersebut, pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati kembali menjadi relevan untuk dikaji. Keduanya menawarkan perspektif tentang Islam yang tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, pembebasan masyarakat dari ketertindasan, pemerataan ekonomi, serta keberpihakan terhadap kelompok yang lemah.
Bagi PKB Sumenep, sosialisme Islam bukan sekadar wacana ideologis ataupun jargon politik. Lebih dari itu, sosialisme Islam perlu diterjemahkan menjadi arah perjuangan dan landasan konkret dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat.
Ketua DPC PKB Kabupaten Sumenep, KH. M. Kamalil Ersyad, menegaskan bahwa sosialisme Islam harus menjadi pijakan dalam setiap pengambilan kebijakan kader PKB, baik yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif.
“Sosialisme Islam harus menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan kader PKB, baik yang berada di parlemen maupun eksekutif. Sebab, hanya dengan menggunakan konsep sosialisme Islam, kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat dapat dirasakan secara nyata, bukan sekadar menjadi slogan politik,” tegas KH. M. Kamalil Ersyad.
Menurutnya, Islam sejatinya telah memiliki paradigma sosialisme dalam memandang persoalan ekonomi dan kehidupan sosial. Karena itu, nilai-nilai keislaman harus benar-benar menjadi landasan dalam setiap kebijakan politik, khususnya kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Islam sejatinya telah memiliki paradigma sosialisme dalam memandang persoalan ekonomi dan kehidupan sosial. Karena itu, nilai-nilai keislaman harus benar-benar menjadi landasan dalam setiap kebijakan politik, khususnya kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam merumuskan, mengawal, dan menentukan arah kebijakan. Dengan demikian, transformasi kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan dan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Kegiatan bedah buku ini menghadirkan dua pembedah, yakni Raudatun, aktivis perempuan Sumenep yang selama ini konsen dalam pendampingan ekonomi masyarakat desa, serta Dr. KH. Moh. Hosnan, Rektor Universitas Annuqayah sekaligus Ketua ISNU Kabupaten Sumenep.
Keduanya memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut mereka, diskusi mengenai sosialisme Islam menjadi penting untuk mempertemukan gagasan keislaman, pemikiran sosial, dan realitas persoalan ekonomi masyarakat. Terlebih, pemikiran HOS Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati menawarkan perspektif kritis mengenai keadilan sosial, keberpihakan terhadap rakyat, serta pentingnya membangun kemandirian dan keberdayaan masyarakat.
Keduanya juga berharap agar gagasan yang lahir dari forum diskusi tersebut tidak berhenti sebatas wacana intelektual di ruang diskusi. Lebih jauh, pemikiran sosialisme Islam perlu diperjuangkan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan politik, khususnya melalui Fraksi PKB di parlemen.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana nilai-nilai sosialisme Islam dapat diterjemahkan dalam penataan anggaran, baik APBN maupun APBD ke depan. Dengan demikian, kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan ekonomi desa, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang selama ini masih rentan.
Melalui kegiatan ini, PKB Kabupaten Sumenep ingin mendorong agar nilai-nilai keislaman tidak berhenti pada identitas dan simbol politik, tetapi benar-benar hadir dalam praktik pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.
Pada akhirnya, sosialisme Islam diharapkan tidak hanya menjadi gagasan yang diperbincangkan dalam forum diskusi, tetapi mampu menjadi pijakan perjuangan politik untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan sejahtera.
Penulis : Redaksi
Komentar