PASANG IKLANMU DISINI
Berita
Beranda » Proyek Irigasi P3-TGAI di Sumenep Tuai Polemik, YLBH Madura Siap Tempuh Jalur Hukum

Proyek Irigasi P3-TGAI di Sumenep Tuai Polemik, YLBH Madura Siap Tempuh Jalur Hukum

FOTO: Anggota YLBH Madura Dayat Mahjong
FOTO: Anggota YLBH Madura Dayat Mahjong

SUMENEP, RINGSATU.Net – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan penyerobotan lahan milik warga yang terdampak proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun 2025 di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Anggota YLBH Madura, Dayat Mahjong, menyatakan pihaknya tengah mengkaji langkah hukum terhadap Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) “Melati Indah” yang diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Kawal Asta Cita Presiden, Bhabinkamtibmas Polsek Yosowilangun Turun ke Lahan Jagung Serap Aspirasi Petani

“Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada indikasi kuat penyerobotan lahan milik SP oleh HIPPA ‘Melati Indah’ dalam pelaksanaan proyek P3-TGAI. Jika tidak ada klarifikasi yang memadai, kami siap menempuh jalur hukum,” ujar Dayat dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Proyek P3-TGAI yang sejatinya bertujuan meningkatkan efisiensi tata guna air irigasi justru memunculkan polemik di tingkat lokal.

Warga yang merasa dirugikan mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek, terutama dalam hal penetapan batas lahan dan pelibatan masyarakat terdampak.

Hari Pahlawan 2026: Kapolres Lumajang dan Forkopimda Tabur Bunga di TMP Kusuma Bangsa, Tegaskan Semangat Pengabdian

Ironisnya, hingga berita ini diturunkan untuk ketiga kalinya, baik Kepala Desa Patean, M. Nurullah, maupun Ketua HIPPA “Melati Indah” belum memberikan tanggapan resmi.

Sikap bungkam ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat yang berharap adanya kejelasan dan penyelesaian yang adil.

PKB Sumenep Gaungkan Sosialisme Islam sebagai Jalan Kesejahteraan Rakyat

YLBH Madura menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pihak-pihak terkait guna menghindari konflik horizontal yang berkepanjangan.

“Kami berharap pemerintah desa dan HIPPA dapat segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tutup Dayat.