SUMENEP, RINGSATU.Net — Belasan tahun pengabdian akhirnya harus berakhir. Bukan karena RS (inisial) kehilangan kepedulian terhadap masyarakat, tetapi karena dirinya dihadapkan pada persoalan kesehatan dan kebijakan penghasilan yang dinilai jauh dari kata layak.
RS, Tenaga Kesehatan (Nakes) PPPK paruh waktu di bawah naungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, resmi mengakhiri pengabdiannya kepada pemerintah setelah bertahun-tahun menjalankan profesinya sebagai perawat.
Keputusan tersebut menjadi gambaran getir ketika pengabdian panjang seorang tenaga kesehatan harus berhadapan dengan kenyataan penghasilan Rp350 ribu per bulan.
Menurut RS, nominal tersebut bahkan dinilai tidak cukup untuk memenuhi biaya operasional ketika dirinya harus menjalankan kegiatan.
“Rp350 ribu itu untuk biaya operasional saja tidak cukup, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan. Kami tetap dituntut menjalankan tugas dan kegiatan, tetapi penghasilan yang diterima sangat terbatas,” ujar RS, Senin (31/8/2026).
Di tengah kondisi tersebut, RS juga mengaku memiliki persoalan kesehatan yang turut menjadi pertimbangan dalam mengakhiri pengabdiannya.
Namun, persoalan penghasilan tetap menjadi salah satu alasan konkret yang membuatnya semakin sulit untuk bertahan.
Setelah belasan tahun mengabdikan diri sebagai perawat, keputusan untuk mundur tentu bukan perkara ringan.
“Saya sudah belasan tahun mengabdi. Keputusan ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dengan kondisi yang saya hadapi, saya harus mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan kemampuan saya untuk terus menjalankan pekerjaan,” ungkapnya.
Meski memilih mengakhiri pengabdian, RS tetap menyampaikan apresiasi kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Kapus) Ganding, Dr. Jauhari, yang selama ini dinilai telah mendidik, bimbingan dan arahan positif selama dirinya menjalankan tugas.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jauhari selaku Kapus Ganding yang selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan positif kepada saya selama menjalankan tugas,” ucap RS.
Pesan untuk Bupati Sumenep
Di balik keputusan tersebut, RS menyimpan harapan agar pengunduran dirinya tidak berhenti sebagai urusan administrasi belaka.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Bupati Sumenep, menjadikan kasus tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan bagi Nakes PPPK paruh waktu yang masih bertahan.
“Saya berharap pengunduran diri saya bisa menjadi bahan kajian bagi pemerintah daerah, khususnya Bupati Sumenep. Semoga ada kebijakan yang lebih manusiawi untuk teman-teman sejawat yang sampai sekarang masih bertahan dan memperpanjang kontraknya,” harapnya.
RS berharap pemerintah tidak menunggu sampai lebih banyak tenaga kesehatan memilih jalan yang sama.
Sebab, jika Nakes yang telah belasan tahun mengabdi akhirnya harus pergi karena persoalan kesejahteraan, maka pemerintah semestinya tidak hanya bertanya mengapa mereka resign, tetapi juga berani mengevaluasi mengapa mereka sampai merasa tidak mampu lagi bertahan.
Ironisnya, tenaga kesehatan dituntut menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat, tetapi ketika berbicara tentang kesejahteraan, mereka justru dihadapkan pada angka Rp350 ribu per bulan.
Pengabdian memang tidak selalu bisa dihitung dengan uang. Namun, kebutuhan hidup juga tidak bisa dibayar hanya dengan kata pengabdian. (Red)
Komentar