LUMAJANG, RINGSATU.Net – Dana anggaran belanja makanan dan jamuan tamu, Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2026 mencapai Rp1.585.800.000 menjadi sorotan publik, Selasa 19/5/2026.
Di tengah isu efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang masih belum stabil, besarnya anggaran belanja konsumsi pejabat di nilai rawan memunculkan pemborosan birokrasi terselubung.
Data sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) mencatat dia paket belanja makanan jamuan tamu, paket pertama berkode Rup 63357088 senilai 498juta, dan paket kedua berkode Rup 63282251sebesar Rp 1.087.800.000.
Kepala bagian umum pemkab lumajang saat dikonfirmasi Agus Budianto membenarkan besarnya anggaran tersebut, tingginya kebutuhan konsumsi dipicu banyaknya agenda pimpinan daerah serta tamu yang datang dari pusat, propinsi, OPD hingga komunitas daerah,” Ujar Agus.
Ia bahkan menegaskan angka Rp1,5 miliar itu menurutnya masih tergolong efisien dibanding daerah lain.
“Dalam penjelasanya Agus menyebut anggaran konsumsi dibagian umum bukan hanya untuk rapat internal pemerintah, anggaran itu juga digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan besar daerah yang melibatkan pimpinan.
Ia mengungkapkan, kegiatan rutin seperti hari jadi lumajang (Harjalu) hingga kegiatan setor madu, juga ditangani oleh bagian umum, Namun alasan itu menui kritik tajam dari semua pihak dan menjadi sorotan publik.
Menurutnya alasan banyak tamu dan kegiatan besar tidak bisa dijadikan pembenaran mutlak atas membengkaknya belanja konsumsi birokrasi, jangan sampai APBD berubah menjadi meja prasmanan pejabat, uang rakyat bukan untuk memelihara budaya sarimoni tampa batas.
“Kalau semua kegiatan numpuk di satu pos anggaran, publik berhak curiga, karena makin besar anggaran konsumsi, makin besar pula potensi kebocoran kalau pengawasannya lemah.
Setelah juga menyoroti budaya birokrasi yang menurutnya terlalu edintik dengan rapat dan jamuan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah Kabupaten Lumajang membuka secara rinci penggunaan anggaran konsumsi, mulai dari daftar kegiatan, jumlah tamu hingga nominal belanja setiap agenda.
Kalau memang sesuai kebutuhan buka saja datanya, karena yang dipakai ini yang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Pungkasnya.
