SUMENEP, RINGSATU.Net — Aktivis YLBH Madura, Dayat Mahjong, secara tegas mendesak Penjabat (Pj) Kepala Desa Dasuk Barat, Endang Sri Wahyuni, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Desakan tersebut mencuat setelah muncul dugaan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan aspal di desa tersebut.
Proyek yang tidak diketahui Muzhabnya tersebut telah rampung dua pekan lalu disorot karena tidak memasang plang papan nama proyek maupun prasasti, yang seharusnya menjadi bentuk keterbukaan terhadap penggunaan dana publik.
Berdasarkan, UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga bentuk pengabaian terhadap hak publik untuk tahu,” tegas Dayat, Minggu (26/10/2025).
Tak hanya itu, kualitas pengerjaan jalan dinilai jauh dari harapan. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan kondisi jalan yang gembur, lembek, dan rawan rusak, meski belum lama selesai dibangun.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan proyek tidak mengacu pada standar teknis yang layak.
Lebih memprihatinkan, Pj Kades Endang Sri Wahyuni disebut tidak kooperatif saat dimintai konfirmasi oleh media.
Ia memilih bungkam dan enggan memberikan penjelasan soal proyek yang tengah menjadi sorotan publik.
“Jika seorang pemimpin desa tak bisa menjawab pertanyaan sederhana soal tanggung jawabnya kepada rakyat, maka mundur adalah langkah etis,” kata Dayat.
Ditambahkan, pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke jalur hukum untuk memastikan tidak ada kerugian negara yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
Hingga berita ini dirilis, upaya konfirmasi kembali kepada Pj Kades masih belum membuahkan hasil. Redaksi terus menelusuri informasi lanjutan.
