PAMEKASAN, RINGSATU.Net – Isu kekerasan seksual di lingkungan pesantren jadi sorotan dalam Forum Group Discussion (FGD) PC GMNI Pamekasan, Rabu, 6 Mei 2026. Hadir sebagai narasumber, Anggota DPR RI Komisi VIII Hj. Ansari langsung tancap gas minta evaluasi menyeluruh.
Hj. Ansari menyebut negara tidak boleh abai. Ia akan membawa persoalan ini ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mengaudit standar operasional dan kualitas SDM di seluruh pondok pesantren.
“Digitalisasi tidak bisa kita lawan, tapi konten asusila harus kita cegah. Literasi digital ke masyarakat wajib digencarkan. Di sisi lain, pesantren juga harus berbenah,” tegas Hj. Ansari.
Tak hanya pencegahan, ia menekankan penanganan korban wajib tuntas. Menurutnya, korban kekerasan seksual di Pamekasan tidak sedikit sehingga butuh advokasi penuh dari hulu ke hilir.
“Undang-undang sudah jelas, Komisi VIII harus melindungi korban. Jangan sampai penanganannya setengah-setengah. Mental dan masa depan mereka taruhannya,” ujarnya.
Ketua PC GMNI Pamekasan, Saifus Suhada, berharap FGD ini jadi pintu masuk agar kasus di Pamekasan mendapat atensi pusat. Ia minta Hj. Ansari menggerakkan seluruh mitra kerja Komisi VIII.
“Kondisinya sudah darurat. Tidak boleh ada pembiaran. Pencegahan penting, tapi pemulihan korban dan pembinaan pelaku juga harus jalan,” kata Saifus.
Saifus menilai, kasus kekerasan seksual bukan hanya urusan GMNI. “Ini kerja bareng. Dinas PPPA, polisi, penegak hukum, semua harus turun. Ini tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.
