LUMAJANG, RINGSATU.Net – Memanasnya sengketa lahan antara warga dan PT Kali Jeruk Baru kian menampakkan sisi gelapnya, sebuah percakapan sederhana, tulus, dan tanpa rekayasa justru membuka tabir rahasia yang selama ini disembunyikan dari publik.
Saat tim media berada langsung di lokasi perkebunan, seorang pekerja yang sedang menebang tebu menyebutkan nama yang mengejutkan semua pihak.
Ketika ditanya siapa pemilik lahan dan siapa yang memerintahkan penebangan tebu tersebut, pekerja itu menjawab lugas tanpa rasa curiga sedikit pun, “Disuruh Pak(nama salah satu oknum pejabat yang dimaksud), sampai ke sana itu semua.”
Sambil menunjuk hamparan lahan yang sangat luas, kata-kata polos itu menjadi bukti awal yang mengejutkan.
Nama yang disebut bukan orang sembarangan, Ia adalah seorang oknum pejabat berkedudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Pengakuan ini memperkuat dugaan yang selama ini menjadi bisik-bisik warga: bahwa di balik beroperasinya perkebunan yang menguasai ribuan hektar lahan itu, bukan hanya perusahaan yang berperan.
Ada pihak-pihak yang memegang jabatan strategis yang diduga ikut menikmati hasil dari lahan yang statusnya masih dipersengketakan dan menjadi milik masyarakat.
Jika hal ini benar-benar terbukti, maka pertanyaan besar yang selama ini menggantung akhirnya mulai terjawab:
Mengapa rekomendasi pencabutan izin dari DPRD sejak tahun 2025 hingga kini tidak kunjung ditindaklanjuti?
Mengapa dugaan pelanggaran yang terlihat jelas sejak tahun 2018 dibiarkan berjalan tanpa ada yang menghentikannya?
Siapa sebenarnya yang selama ini melindungi beroperasinya perkebunan ini di tengah keresahan dan penderitaan warga?
Warga menyambut penemuan ini sebagai bukti petunjuk yang selama ini mereka cari, selama ini mereka bertanya-tanya: mengapa pemerintah daerah seolah membiarkan saja? Kini potongan teka-teki itu mulai tersusun rapi.
Jika pihak yang seharusnya mengawasi justru ikut menikmati hasilnya, maka wajar jika tidak ada satu pun tindakan tegas yang diambil.
“Jika pejabat sendiri ikut menikmati hasil lahan ini, maka yang mengadili pun tidak boleh berasal dari lingkungan yang sama,” tegas salah satu warga yang meminta namanya dirahasiakan.
Rakyat menuntut agar penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh pihak yang benar-benar netral, bebas kepentingan, dan tidak ada keterkaitan apa pun dengan pihak yang terlibat.
Tim media akan terus menelusuri identitas serta kedudukan pasti pihak yang disebutkan, konfirmasi akan segera disampaikan kepada instansi pengawas dan penegak hukum.
Perkembangan ini dipantau dapat mengubah arah penyelesaian sengketa yang selama ini terkesan tertahan dan tidak kunjung tuntas.
Masyarakat menuntut:
1. Pengungkapan nama dan kedudukan pasti oknum pejabat tersebut secara terbuka dan transparan.
2. Penyelidikan menyeluruh dan tuntas tanpa pandang bulu.
3. Pihak yang terbukti terlibat segera diserahkan kepada pihak berwenang untuk dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.
4. Penyelesaian sengketa lahan ini segera dilakukan secara adil, jujur, dan mengembalikan hak warga yang telah dirampas.
Dengan adanya Rapat Tertutup oleh pemerintah kabupaten Lumajang, Nambah kecurigaan bagi masyarakat luas, mengapa harus sembunyi-sembunyi?, masyarakat ingin keterbukaan, dan keadilan yang kita harapkan.
Kalau pemerintah bersikap seperti itu, dikhawatirkan ada gesekan yang tidak kita inginkan, kami hanya minta keadilan,berikan Ruang mediasi antara kedua belah pihak, Dan Sejarah peristiwa kelam (Salim Kancil) Jangan sampai terulang kembali Di tanah Lumajang yang kita cintai bersama.
Penulis: Supriyono
Editor: Saldi Ananda K
Komentar