SUMENEP, RINGSATU.Net – Penanganan dua perkara dugaan korupsi di Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan. Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Jumat (13/11/2026), untuk mendesak kepastian hukum terkait kasus rumah produksi dan pengadaan logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep.
Dalam aksi tersebut, JASTRA secara khusus menyoroti lambannya kepastian penanganan kedua perkara. Massa aksi juga mendesak kejaksaan agar segera menuntaskan proses hukum dan mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat.
Direktur JASTRA, Hasyim, dalam orasinya menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi rumah produksi harus segera diselesaikan. Sementara terkait pengadaan logistik KPU Sumenep, pihaknya meminta kejaksaan memberikan kepastian hukum, termasuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan seseorang berinisial R.
Hasyim mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun JASTRA, terdapat pengakuan dari salah satu komisioner KPU Sumenep yang menyebut nama berinisial R sebagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Proses hukum rumah produksi wajib dituntaskan. Sementara itu, dalam proses hukum pengadaan logistik KPU Sumenep, berdasarkan informasi yang kami himpun, ada pengakuan dari salah satu komisioner KPU bahwa terduga pelakunya berinisial R,” tegas Hasyim.
Desakan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari pihak Kejari Sumenep. Kepala Kejaksaan Negeri bersama Kasi Intelijen dan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan kedua perkara.
Pihak kejaksaan menyampaikan bahwa penanganan dugaan korupsi rumah produksi telah diproses. Bahkan, kejaksaan mengaku telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak pengadu atau pelapor. Namun, hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.
Sementara terkait dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep, kejaksaan mengungkapkan bahwa ekspose internal telah dilakukan. Selanjutnya, perkara tersebut akan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilakukan ekspose lebih lanjut.
Terkait penetapan tersangka, pihak kejaksaan menyatakan bahwa prosesnya masih berada pada tahap pengumpulan bukti-bukti.
“Kami telah memproses dan bersurat memanggil yang bersangkutan, pengadu atau pelapor rumah produksi. Namun, belum ada tanggapan. Kami juga telah melakukan ekspose internal dan akan memproses ekspose ke Kejati terkait pengadaan logistik KPU Sumenep,” demikian penjelasan pihak kejaksaan kepada massa aksi.
JASTRA menegaskan, penanganan kedua perkara tersebut harus dilakukan secara komprehensif, profesional, akuntabel, objektif, dan transparan. Mereka juga meminta agar tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum.
Dalam aksi tersebut, JASTRA menyampaikan enam tuntutan kepada Kejari Sumenep, yakni:
- Segera menuntaskan proses hukum dugaan korupsi rumah produksi secara komprehensif dan profesional.
- Memberikan kepastian hukum atas perkara dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep serta segera menetapkan tersangka berinisial R apabila telah memenuhi ketentuan hukum.
- Mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat.
- Membuka informasi penanganan kedua perkara secara transparan dengan tetap memperhatikan batasan hukum.
- Memastikan tidak ada intervensi maupun perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum.
- Meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan pengawasan dan evaluasi apabila ditemukan hambatan dalam penanganan perkara.
Bagi JASTRA, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada proses administratif semata. Mereka berharap Kejari Sumenep mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta membuktikan bahwa supremasi hukum berlaku bagi semua pihak tanpa pandang bulu.
Aksi tersebut ditutup dengan seruan tegas yang menjadi pesan utama JASTRA:
“TOLAK IMPUNITAS, TEGAKKAN SUPREMASI HUKUM!”.
Penulis : Redaksi
Komentar