PAMEKASAN, RINGSATU.Net – Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di halaman Kantor Bupati Pamekasan, Senin (27/4/2026).
Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati KH Kholilurrahman selaku pembina upacara dan diikuti Sekretaris Daerah Taufikurrachman, staf ahli, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan aparatur sipil negara (ASN).
Dalam kesempatan itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian yang menekankan pentingnya memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXX tahun 2026 merupakan momentum bagi kita untuk memperkokoh komitmen dan peran kita dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”.
Dalam sambutannya, Bupati Pamekasan menekankan bahwa otonomi daerah menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional dinilai bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional. Sinkronisasi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis,” tandasnya.
Langkah strategis yang dimaksud meliputi integrasi perencanaan dan penganggaran nasional maupun daerah, reformasi birokrasi berbasis outcome yang diperkuat dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, penguatan kemandirian fiskal, kolaborasi antardaerah, peningkatan pelayanan dasar, pengentasan ketimpangan, serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong terus berinovasi dalam mengembangkan potensi lokal tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
“Otonomi daerah memberikan ruang kepada daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokal, namun pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional harus senantiasa dijaga,” ungkapnya.
Selain penguatan sektor pangan dan energi, pemerintah juga menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya air, pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas, serta pengembangan kewirausahaan untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Diantaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi,” pungkasnya.
Penulis : Diah Khairunnisa
Editor : Saldi Ananda K
