SUMENEP, RINGSATU.Net – Aliansi Jurnalis Sumekar (AJS) dengan menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep melakukan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yang bertempat di Taman Tajamara, Kamis (14/11/2024).
Sosialisasi yang melibatkan puluhan para pelaku UMKM Taman Tajamara Sumenep tersebut menghadirkan Ketua KPU Sumenep yang diwakili oleh Komisioner Farid serta Moh. Andriansyah (Ketua Pemuda Muhammadiyah) sebagai narasumber dan seluruh anggota AJS.
Ketua AJS Faldi Aditya mengatakan, tujuan terselenggaranya sosialisasi tersebut agar masyarakat dapat mengetahui kapan bakal dilaksanakannya Pilkada 2024 tahun ini.
Selain itu, masyarakat diminta agar tidak golput untuk dapat menentukan pilihan terhadap pemimpin Sumenep 5 tahun ke depan.
“Jangan sampai golput, datang ke TPS terdekat untuk menentukan pilihan Pasangan Calon 01 maupun 02 karena suara kalian dapat menentukan nasib Sumenep lima tahun ke depan,” ucap Faldi, Kamis (14/11/2024).
Sementara itu, ketua KPU Sumenep Nurussyamsih melalui Komisioner Farid menyampaikan terima kasih kepada AJS atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Kami mengapresiasi dan terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan ini dan mau bekerja sama dengan KPU,” kata Farid.
Dikatakan Farid, Tujuan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini agar masyarakat tahu kapan Pilkada akan dilaksanakan tahun ini. Sehingga masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan dapat menentukan pilihan sebagai pemimpin Sumenep.
Masyarakat yang cerdas tentu saja tidak dapat terombang-ambingkan dengan informasi yang menyesatkan atau hoax .
“Karena berita hoax ini akan berdampak sangat besar kepada kita semua,” tukas Farid.
Sementara itu, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumenep Moh. Andriansyah memaparkan, bahwa ada dua poin yang harus dihindari untuk mencapai target pemilu yang sehat, Pemilu money politik dan berita hoax.
Money Politik, sebenarnya dapat menjadi virus ketika hak pilih dapat ditukar dengan uang, yang bakal berdampak negatif terhadap nasib 5 tahun ke depan.
“Dari hasil survei hampir 38 persen masyarakat Jawa Timur menganggap wajar dengan politik uang dan ini sangat miris sekali kedengarannya,” paparnya.
Berita hoax, di jaman digitalisasi ini jika ada berita yang mengandung isu yang kurang baik atau hoax yang masuk ke handphone melalui berbagai sarana informasi dapat di cek dulu kebenarannya.
“Kroscek dulu kebenarannya kerena berita hoax ini juga sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, partisipasi pemilih tidak hanya cukup datang dan mendaftar ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), Namun, suara yang telah ditentukan harus dikawal.
Pengawalan mulai dari TPS, tingkat Kecamatan hingga ke KPU agar dapat diketahui sejauh mana netralitas para penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas pesta demokrasi rakyat.
Jika ditemukan atau ditengarai terdapat anggota KPPS maupun TPS dari Partai politik segera dilaporkan, sebab pada prinsipnya penyelenggara Pemilu harus netral.
“Jadi partisipasi pemilih itu tidak hanya sampai d TPS saja akan tetapi harus mengawal hingga penetapan KPU di Kabupaten,” tutupnya.
