SUMENEP, Ringsatu.net – Dalam rangka Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah (MCP) pada Area Manajemen Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep terus berupaya melakukan percepatan penyelesaian pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Sertifikasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tanah merupakan salah satu bentuk legalisasi aset berupa tanah milik Pemerintah Daerah. Sertifikasi aset tanah dilakukan semata-mata dalam rangka pengamanan aset berupa tanah menuju 3T yaitu Tertib Administrasi, Tertib Hukum dan Tertib Fisik. 3T tersebut, dalam pengelolaan aset daerah merupakan tugas aparat pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi (tusi) masing-masing.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam beberapa tahun terakhir ini sangat serius dalam melaksanakan pengamanan aset berupa tanah yang dimiliki dengan cara menyelesaikan proses sertifikat terhadap aset-aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep yang belum memiliki sertifikat.
Salah satu bukti keseriusan tersebut, pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 telah ditebitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sebanyak 165 sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sebelumnya, pada awal tahun 2023 telah juga diterbitkan sebanyak 15 sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep Drs. YAYAK NURWAHYUDI, M.Si melalui Kepala Bidang Pertanahan Hery Kushendrawan, ST. MT menyampaikan bahwa per bulan Juli tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan telah melakukan pendaftaran permohonan proses pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sebanyak 585 berkas permohonan.
Jumlah ini Menurutnya dimungkinkan akan terus bertambah mengingat dari beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep juga terus melakukan pemberkasan dalam rangka pengajuan permohonan proses pensertifikatan aset tanah yang tercatat di masing-masing OPD tersebut, Terang Pria yang akrab di sapa Hery itu.
Dia Menambahkan, dalam proses pensertifikatan aset tanah milik pemkab ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang memiliki aset tanah belum bersertifikat, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep dan Kantor Pertanah Kabupaten Sumenep.
“Tahun 2023 ini, Per bulan Juli 2023 Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep tercatat sebanyak 585 berkas permohonan telah diajukan ke Kantor Pertananahan Kabupaten Sumenep” Ujar Hery
“Hari Senin kemarin tanggal 17 Juli 2023 dilakukan serah terima sebanyak 165 sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Sumenep dari Kepala Kantor Pertanahan Kresna Fitriansyah, S.T, M.Si kepada Bapak Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H, M.H. pada saat apel gabungan di Lapangan Upacara Kantor Pemda Sumenep” Tukas Hery.
Sementara itu, Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H, M.H. menyampaikan banyak terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep yang sudah memproses sertifikat aset Pemerintah Kabupaten Sumenep dan berharap, kerja sama itu terus berlangsung dengan baik.
Bahkan menurutnya, sinergitas antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Sumenep dan Kantor Pertanah Kabupaten Sumenep merupakan kunci dari proses akselerasi guna percepatan pensertifikatan tanah.
“Alhamdulillah, selama ini sinergitas antara OPD selaku pemegang aset tanah dengan BPPKAD, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep terjalin dengan baik” ujarnya.
“sinergitas yang terjalin baik itu terbukti dengan keluarnya setifikat aset milik pemerintah Kabupaten Sumenep di tahun 2022 kemarin sejumlah 348 bidang tanah”, Paparnya.
Terkait proses sertifikasi ini banyak dijumpai kesulitan-kesulitan di lapangan, misalnya saja pada saat proses pengukuran dimana harus dilakukan pemasangan patok batas terlebih dahulu yang disaksikan oleh pemilik-pemilik tanah yang berbatasan dengan aset tanah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang akan diukur beserta perwakilan perangkat Desa setempat, Terang Bupati.
Mengidentifikasi update pemilik-pemilik sah tanah yang berbatasan dengan tanah aset Pemerintah yang akan diukur dan menentukan waktu dimana para pihak tersebut dapat hadir bersama merupakan sebuah kesulitan tersendiri dalam proses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Sumenep ini, Terangnya lagi.
Namun dengan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan para pihak terutama dengan Kepala Desa dan perangkatnya maka kesulitan semacam ini dapat terselesaikan. Dukungan para pihak tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka akselerasi guna percepatan pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Kedepan, fokus kami adalah melakukan akselerasi guna percepatan pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep yang tercatat di dalam KIB A masing-masing OPD sehingga target capaian yang diharapkan bisa terealisasi“ pungkas. (Red)