SUMENEP, RINGSATU.Net – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Ahmad Juhairi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam bentuk aktivitas penambangan pasir terutama di wilayah kepulauan Masalembu.
Legislator asal Kecamatan Masalembu itu menilai langkah pengawasan dan pencegahan harus terus diperkuat agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas dan berdampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat.
“Kegiatan seperti itu harus terus ditingkatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah segala bentuk aktivitas penambangan pasir yang dapat berdampak pada kerusakan lingkungan,” ujar Ahmad Juhairi.
Menurutnya, persoalan penambangan pasir bukan sekadar isu ekonomi lokal, tetapi sudah menyentuh aspek keberlanjutan lingkungan, keselamatan wilayah pesisir, serta keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.
Karena itu, dibutuhkan konsistensi sikap dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pada level kebijakan, tetapi juga dalam praktik pengawasan di lapangan.
Ia secara khusus meminta aparat penegak hukum dan unsur pemerintah daerah tidak memberi ruang toleransi terhadap praktik penambangan pasir yang melanggar aturan.
Penegakan hukum, kata dia, harus dilakukan secara adil dan merata tanpa pandang bulu.
“Sebab jika kerusakan lingkungan terus meluas maka seluruh makhluk hidup yang ada di wilayah tersebut akan ikut terancam hancur. Tidak terkecuali manusianya,” tegasnya.
Ahmad Juhairi juga mendorong agar aparat tidak ragu menerapkan sanksi terhadap oknum penambang yang tidak mematuhi ketentuan perizinan maupun aturan lingkungan.
Ia menilai ketegasan menjadi kunci agar tidak muncul kesan pembiaran yang justru memicu pelanggaran berulang.
Selain penindakan, ia menekankan pentingnya transparansi perizinan, pengawasan terpadu, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak pada aktivitas tambang ilegal yang berisiko tinggi.
DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong penguatan fungsi pengawasan agar perlindungan lingkungan berjalan seimbang dengan kepentingan pembangunan daerah.
