SUMENEP, RINGSATU.Net – Di tengah semangat pembangunan desa yang seharusnya mengedepankan transparansi dan kolaborasi, muncul dinamika yang memantik perhatian publik di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Sumenep, Selasa (30/9/2025).
Imam Ghazali, selaku Kepala Desa, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kontroversial, tidak hanya berencana menutup akses jalan desa, tetapi juga mengancam akan melaporkan serta menutup tambak-tambak yang tidak memiliki izin di wilayahnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik terkait dana swadaya sebesar Rp 460 juta yang dikumpulkan oleh para pengusaha tambak pada tahun 2022 untuk mendukung pembangunan jalan desa.
Namun, berdasarkan informasi dari Sap, koordinator pengusaha tambak, hanya sekitar Rp 165,6 juta yang terealisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan wajar mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
“Wajar jika kami mempertanyakan transparansi dana tersebut, karena ini menyangkut kepercayaan dan tanggung jawab penggunaan dana publik”, ujar Sap.
Alih-alih memberikan klarifikasi atas dugaan penyimpangan dana, Imam Ghazali justru memilih pendekatan represif yang dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk pengalihan isu.
Sap menegaskan, bahwa dana tersebut bukanlah hibah kepada kepala desa, melainkan kontribusi nyata untuk pembangunan desa.
Maka, pertanyaan mengenai realisasi dana bukanlah bentuk perlawanan, melainkan bagian dari kontrol sosial yang sehat dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Mau ditutup seperti apa, pengusaha tambak itu sudah berkontribusi kepada desa, uang itu bukan untuk kepala desa tapi pembangunan desa”, tandas Sap.
Hingga saat ini, meskipun isu terus bergulir dan beberapa media telah mengangkatnya, belum ada pernyataan resmi dari Imam Ghazali, Kepala Desa Lapa Laok, terkait transparansi dana swadaya sebesar Rp 460 juta.
Dalam iklim demokrasi lokal, transparansi bukan sekadar tuntutan, melainkan kewajiban. Ketika suara warga tidak dijawab dengan klarifikasi, maka ruang kepercayaan terhadap pemimpin desa pun ikut tergerus.
