LUMAJANG, RINGSATU.Net – Dalam acara sarasehan pendidikan dengan tema implementasi kurikulum merdeka dilaksanakan di hotel ABY Sukodono Lumajang, Jumat (19/7/2024).
Penyelenggaraan acara yang hadiri Bang H. Muhammad Nur Purnamasidi, anggota legislatif yang duduk di komisi X DPR RI membidangi pendidikan olahraga dan sejarah PJ kepala Dinas Pendidikan dan seratus undangan.
Pada kesempatan tersebut, Bang Pur sapaan akrabnya menyampaikan, tentang banyak hal yang bakal dikupas salah satunya terkait program pendidikan.
Didunia pendidikan saat ini rentan sekali terjadi persoalan, penyimpangan dalam pembelanjaan berkenaan tentang anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), bantuan pendidikan dalam bentuk dana keuangan.
Meski telah diberikan ruang gerak untuk mempermudah belanja kebutuhan sekolah maka di dibuatlah SIPLah kepada satuan pendidikan untuk kepentingan non personalia diberikan berdasarkan satuan jumlah siswa yang dimiliki sekolah.
Namun, implementasi program SIPlah tersebut belum juga membawa hasil yang maksimal dan masih menyisakan sebuah persoalan.
“Fakta di lapangan belanja memang mudah namun tidak murah sehingga perlu dikaji lagi,” tuturnya.
“Apalagi dengan nominal yang diberikan saat ini masih belum ideal karena hanya baru bisa menutupi kebutuhan per siswa sebesar 30% kalau sudah demikian masih ada yang menyimpang membelanjakan tidak sesuai dengan SOP maka bisa dipastikan akan mendapatkan sanksi administratif,” imbuhnya.
