SUMENEP, RINGSATU.Net – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep mendorong pemerintah daerah agar mengambil langkah konkret dalam memperkuat pengawasan pelaksanaan program SPPG.
Salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawas guna memastikan standar mutu, keamanan, serta kelayakan menu program MBG benar-benar terjaga, Jumat (6/2/2026).
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M. Ramzi, menegaskan bahwa program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat sehingga pengawasannya harus dilakukan secara maksimal.
“Karena program MBG berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, pengawasannya tentu tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah. Perlu ada sistem pengawasan yang kuat agar kualitas makanan tetap terjamin,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan Satgas pengawas diperlukan untuk meminimalkan potensi pelanggaran sekaligus memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap sesuai standar. Pengawasan yang dilakukan juga diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mencakup seluruh proses, mulai dari pengolahan makanan, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga distribusi kepada para penerima manfaat.
Politisi dari Partai Hanura tersebut juga meminta pemerintah daerah bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik yang berkembang di masyarakat. Ia menilai pembentukan Satgas bukan sekadar respons terhadap isu yang muncul, melainkan langkah preventif agar potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini.
“Pembentukan Satgas ini penting sebagai langkah pencegahan. Dengan pengawasan yang lebih terstruktur, pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu pelaksana SPPG di Sumenep mengungkapkan bahwa mekanisme pengawasan di daerah ini masih berbeda dibandingkan sejumlah wilayah lain. Di beberapa kabupaten/kota, tim pengawas khusus telah lebih dulu dibentuk untuk memantau jalannya program MBG secara rutin.
Menurutnya, ketiadaan Satgas khusus di Sumenep membuat sistem pengawasan dinilai belum berjalan secara optimal. Karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur agar pelaksanaan program dapat dipantau secara menyeluruh dan berkelanjutan.
