PAMEKASAN, RINGSATU.Net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD, Selasa (18/5/2026).
Dalam agenda tersebut, DPRD menyerahkan keputusan terkait rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman.
Dalam sidang itu, DPRD Kabupaten Pamekasan menyoroti persoalan kemiskinan dan tingginya angka pengangguran terbuka yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. DPRD meminta adanya langkah nyata dan terintegrasi agar kedua persoalan tersebut dapat ditekan secara bertahap.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Pamekasan, Abdullah Syahbandi, mengatakan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa ditangani oleh satu OPD saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor agar program pengentasan dapat berjalan maksimal.
“Permasalahan kemiskinan tidak hanya diampu oleh salah satu perangkat daerah saja, namun memerlukan integrasi antarperangkat daerah yang saling bekerja sama dalam menciptakan jalur keluar secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan lapangan kerja, hingga pengembangan sektor unggulan daerah seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Penguatan UMKM serta program kewirausahaan bagi pemuda dan perempuan dinilai penting untuk membantu menurunkan angka pengangguran.
Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman Menyampaikan, seluruh rekomendasi DPRD akan dikaji kembali agar tidak terjadi tumpang tindih program dan dapat diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah serta kemampuan anggaran yang tersedia.
“Apakah bisa diselesaikan di tahun 2026 atau tidak, nanti kita lihat lewat presentasi dan evaluasi bersama. Yang penting arahnya sudah sejalan,” tambahnya.
Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman juga menegaskan bahwa, perbaikan tata kelola pemerintahan membutuhkan proses dan tidak dapat dilakukan secara instan.
“Perbaikan itu pasti bertahap. Sama seperti orang sakit, sembuhnya step by step. Kalau dipaksa sembuh sekaligus, biasanya malah mati. Jadi kita selesaikan mana yang prioritas dulu, baru lanjut ke yang lain,” ujarnya usai menerima dokumen keputusan DPRD.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah juga membutuhkan dukungan seluruh stakeholder, termasuk legislatif, yudikatif, dan masyarakat.
“Perbaikan itu harus bersama-sama antar berbagai stakeholder. Kalau semangatnya ada di kami, tapi pihak lain tidak bergerak, ya tidak bisa. Semua program harus diperhatikan agar bisa berjalan lancar,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi hubungan antara unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Kabupaten Pamekasan yang dinilai semakin harmonis.
“Alhamdulillah saya lihat semakin sejalan ya antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Arahnya sudah semakin bagus,” tutupnya.
Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan akan segera menyusun langkah tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tersebut dan melaporkannya secara berkala.
