SUMENEP, RINGSATU.Net – Pernyataan politis dari Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi PKB, Nur Faizin, terkait maraknya angka produksi dan peredaran rokok ilegal di Madura, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, Minggu (21/9/2025).
Statement yang disampaikan melalui akun TikTok resmi Fraksi PKB Jatim pada 20 Agustus 2025 lalu, itu dinilai tidak bijak dan berpotensi menimbulkan kontraproduktif terhadap citra partai dan keberpihakan terhadap industri rokok lokal.
Menurut Nur Faizin, peredaran rokok ilegal di Madura menjadi salah satu penyebab kerugian negara dan menghantam keras industri rokok resmi yang selama ini taat pada regulasi.
Namun, reaksi berbeda datang dari pelaku industri rokok lokal di Sumenep. Salah satu pengusaha berinisial AB menyayangkan sikap tersebut.
Ia menilai Nur Faizin justru menambah tekanan terhadap perusahaan rokok kecil yang tengah berjuang bertahan di tengah tingginya tarif cukai dan himpitan regulasi.
”Seharusnya Nur Faizin tidak hanya asal bicara. Kalau memang peduli terhadap pengusaha rokok di Madura, dorong pemerintah pusat agar menurunkan tarif cukai. Itu salah satu solusi konkret untuk menekan peredaran rokok ilegal,” tegas AB.
Bukan hanya pelaku usaha, sejumlah netizen pun ramai-ramai melontarkan komentar pedas di kolom komentar di akun TikTok Ringsatu.net. Beberapa bahkan menyatakan bakal memboikot suara PKB di Madura pada Pemilu mendatang.
Akun TikTok @𝕄𝕒𝕤 𝕃𝕦𝕓 menulis: ”Tandai orang ini, namanya Nur Faizin dari partai PKB. Tahun depan suruh nyalon lagi, sediakan uang sebanyak-banyaknya”.
Sementara akun lain, @Kholis, menyatakan: ”Pokoknya PKB sudah tidak ada suara di Madura”.
Reaksi keras tersebut mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap pernyataan politisi yang dinilai tidak memahami kompleksitas masalah rokok ilegal, khususnya di daerah yang menjadikan industri ini sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.
Pengusaha rokok lokal berharap, para wakil rakyat tidak hanya menjadi komentator, tapi juga motor solusi dengan mendorong kebijakan fiskal yang adil, berpihak, dan realistis di tengah krisis ekonomi yang masih dirasakan banyak pelaku usaha kecil.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Sumenep, K. H. Imam Hasyim belum dapat dimintai keterangan terkait statement kontroversial Nur Fauzin dalam menyikapi Fenomena ini.
Menarik ditunggu pernyataannya apakah Wakil Bupati (Wabup) Sumenep ini berpihak kepada partainya atau kepada masyarakat kecil yang kehidupannya bergantung pada produksi rokok lokal ?
Sebelumnya diberitakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nur Faizin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap semakin maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Madura dan sekitarnya, Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, praktik ini telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan fiskal negara.
“Rokok ilegal bukan sekadar barang selundupan biasa, Pemerintah harus serius menindak peredaran rokok ilegal, ini bukan sekedar kehilangan,” ujar Nur Faizin dalam sebuah pernyataan yang diunggah melalui akun Tiktok resmi DPW PKB Jatim.
Menurut Nur Faizin, peredaran rokok ilegal, baik hasil produksi lokal maupun impor lintas daerah, tidak hanya menyebabkan kebocoran pendapatan negara, tetapi juga menimbulkan distorsi dalam persaingan pasar rokok nasional. Produsen resmi tercekik, sementara pelaku ilegal bebas bergerak.
Ia menekankan, penurunan tarif cukai bukan solusi selama pengawasan masih longgar dan integritas aparat penegak hukum dipertanyakan.
“Selama penegakan hukumnya tidak dibenahi, berapa pun tarif cukainya diturunkan tidak akan menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Nur Faizin menilai bahwa integritas dan efektivitas penegakan hukum adalah kunci utama untuk menutup celah peredaran rokok ilegal.
Ia mendesak pemerintah, khususnya aparat Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya, untuk tidak hanya bertindak simbolis, tetapi menindak tegas sampai ke akar jaringan produksi dan distribusi ilegal yang merugikan negara.
“Ini bukan sekadar soal kerugian uang, tapi menyangkut wibawa negara yang sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.
